PANGKAL PINANG, KOMPAS.com " Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, otonomi tidak sesuai azasnya. Akibatnya, otonomi belum memberi manfaat maksimal kepada masyarakat. Kalla mengatakan, azas otonomi adalah agar setiap daerah berkompetisi dengan potensi masing-masing. Kompetisi itu akan mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
"Sekarang, otonomi lebih banyak diartikan hak memberikan izin oleh daerah, bukan kewajiban menyejahterakan masyarakat. Otonomi bukan sekadar hak memberi izin, melainkan kemampuan memberi nilai tambah pada potensi daerah," ujarnya di Pangkal Pinang, Rabu (7/9/2011). Keinginan memberikan izin itu dikhawatirkan mendorong pemekaran tanpa memperhatikan kemampuan daerah. Banyak pemerintah daerah lebih sibuk melayani diri sendiri dibandingkan melayani rakyat. "Ide dasar otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.Namun, ide itu sulit direalisasikan dengan struktur birokrasi sekarang. Mayoritas anggaran daerah dihabiskan untuk anggaran rutin. "Hanya tersisa sedikit anggaran untuk pembangunan. Akibatnya, di mana-mana jalan rusak, tidak ada dana perbaikan," ujarnya.
"Sekarang, otonomi lebih banyak diartikan hak memberikan izin oleh daerah, bukan kewajiban menyejahterakan masyarakat. Otonomi bukan sekadar hak memberi izin, melainkan kemampuan memberi nilai tambah pada potensi daerah," ujarnya di Pangkal Pinang, Rabu (7/9/2011). Keinginan memberikan izin itu dikhawatirkan mendorong pemekaran tanpa memperhatikan kemampuan daerah. Banyak pemerintah daerah lebih sibuk melayani diri sendiri dibandingkan melayani rakyat. "Ide dasar otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.Namun, ide itu sulit direalisasikan dengan struktur birokrasi sekarang. Mayoritas anggaran daerah dihabiskan untuk anggaran rutin. "Hanya tersisa sedikit anggaran untuk pembangunan. Akibatnya, di mana-mana jalan rusak, tidak ada dana perbaikan," ujarnya.
