JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengkritik balik sikap Istana yang terkesan reaksioner terhadap kritikannya tentang penanganan perbatasan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Megawati, ia tak mau berdebat kosong. Pemerintah disarankan untuk melihat langsung kenyataan di lapangan, apakah betul terjadi pelanggaran kedaulatan oleh negara tetangga. Menurut Megawati, ia tidak senang berdebat kosong. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam mengatur wilayah bukan semudah negara daratan seperti di Eropa, Amerika, atau Australia. "Itu jelas hanya batas lingkar luarnya," kata Megawati di Jakarta, Jumat (14/10/2011). Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
bejubel market place terbaik indonesia adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
bejubel market place terbaik indonesia .
Sebelumnya, Megawati saat berbicara di Mega Institute, Rabu lalu, menyatakan pemerintah saat lembek menghadapi pencaplokan wilayah di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat,oleh Malaysia. Kritikan Megawati kemudian ditanggapi pihak Istana, oleh staf khusus Presiden Heru Lelono, yang mengatakan Presiden Yudhoyono pernah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era kepresidenan Megawati sehingga tahu betul penanganan soal perbatasan. Megawati mengatakan, seharusnya pemerintah saat ini memprioritaskan persoalan penanganan perbatasan. Pemerintah juga harus punya peta yang jelas terkait koordinat-koordinat batas Indonesia dengan negara lain. "Sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran pada suatu saat maka dengan mudah kita menunjukkan kepada mereka yang melakukan hal itu atau pada dunia luar bahwa wilayah kedaulatan kita sudah dilanggar. Itu adalah substansinya," kata Megawati. Ia menyarankan, daripada berdebat soal perbatasan, pemerintah sebaiknya datang langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata, apakah telah terjadi pergeseran patok perbatasan atau tidak.
Sebelumnya, Megawati saat berbicara di Mega Institute, Rabu lalu, menyatakan pemerintah saat lembek menghadapi pencaplokan wilayah di Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat,oleh Malaysia. Kritikan Megawati kemudian ditanggapi pihak Istana, oleh staf khusus Presiden Heru Lelono, yang mengatakan Presiden Yudhoyono pernah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era kepresidenan Megawati sehingga tahu betul penanganan soal perbatasan. Megawati mengatakan, seharusnya pemerintah saat ini memprioritaskan persoalan penanganan perbatasan. Pemerintah juga harus punya peta yang jelas terkait koordinat-koordinat batas Indonesia dengan negara lain. "Sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran pada suatu saat maka dengan mudah kita menunjukkan kepada mereka yang melakukan hal itu atau pada dunia luar bahwa wilayah kedaulatan kita sudah dilanggar. Itu adalah substansinya," kata Megawati. Ia menyarankan, daripada berdebat soal perbatasan, pemerintah sebaiknya datang langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata, apakah telah terjadi pergeseran patok perbatasan atau tidak.
