JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle atau kocok ulang formasi Kabinet Indonesia Bersatu II dalam waktu singkat semakin santer. Saat ini, Kepala Negara dikatakan tengah menggodok nama-nama menteri yang akan dikeluarkan atau direposisi. Diperkirakan, reshuffle akan dilakukan dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan. "Prosesnya sedang berlangsung. Tentu, the sooner, the better. Tetapi, apa artinya menunggu dua hingga tiga minggu untuk sesuatu yang telah ditunggu satu tahun sebelumnya oleh publik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kepada para wartawan melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2011). Daniel mengatakan, tak perlu ada kehebohan atau kegaduan, terlebih keonaran, terkait rencana Presiden yang akan mengubah formasi kabinet menteri yang telah berumur hampir dua tahun tersebut."Biarlah Presiden dan Wakil Presiden mengambil waktu terbaiknya untuk menjawab itu," kata Daniel. Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendorong Presiden melakukan perubahan atau reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam waktu dekat. Jika tidak, kata Priyo, Presiden sebaiknya tidak melakukan reshuffle hingga akhir jabatannya. "Ini momentum terakhir yang dipunyai oleh beliau (Presiden) dari segi ketepatan waktu. Jika hari-hari ini, bulan-bulan ini tidak dilakukan reshuffle, semua serba terlambat. Saya sarankan tidak perlu ada reshuffle sampai akhir jabatan beliau karena sudah kehilangan momentum," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/9/2011). Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, ada empat hingga enam pos kementerian yang menterinya bakal diganti. Yakni Kementerian BUMN, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perumahan Rakyat, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, dan Keuangan.Selain mengganti menteri, Presiden Yudhoyono juga akan memindahkan beberapa menteri ke posisi kementerian lainnya. Sedangkan menteri lamanya, ada yang diganti dan ada yang digeser. "Pos kementerian dan nama-nama calon sekarang itu masih digodog Presiden," kata sumber itu lagi, tak mau merinci.Menurut sumber itu, pergantian posisi menteri dilakukan karena kinerja yang dinilai belum otpimal selama hampir dua tahun pemerintahan. "Akan tetapi, ada juga yang kurang tepat di posisi yang sekarang. Oleh karena itu, dipertimbangkan akan dipindah," tambah sumber itu lagi. Pos kementerian yang kemungkinan akan digeser di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendorong Presiden melakukan perubahan atau reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam waktu dekat. Jika tidak, kata Priyo, Presiden sebaiknya tidak melakukan reshuffle hingga akhir jabatannya. "Ini momentum terakhir yang dipunyai oleh beliau (Presiden) dari segi ketepatan waktu. Jika hari-hari ini, bulan-bulan ini tidak dilakukan reshuffle, semua serba terlambat. Saya sarankan tidak perlu ada reshuffle sampai akhir jabatan beliau karena sudah kehilangan momentum," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/9/2011). Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, ada empat hingga enam pos kementerian yang menterinya bakal diganti. Yakni Kementerian BUMN, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perumahan Rakyat, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, dan Keuangan.Selain mengganti menteri, Presiden Yudhoyono juga akan memindahkan beberapa menteri ke posisi kementerian lainnya. Sedangkan menteri lamanya, ada yang diganti dan ada yang digeser. "Pos kementerian dan nama-nama calon sekarang itu masih digodog Presiden," kata sumber itu lagi, tak mau merinci.Menurut sumber itu, pergantian posisi menteri dilakukan karena kinerja yang dinilai belum otpimal selama hampir dua tahun pemerintahan. "Akan tetapi, ada juga yang kurang tepat di posisi yang sekarang. Oleh karena itu, dipertimbangkan akan dipindah," tambah sumber itu lagi. Pos kementerian yang kemungkinan akan digeser di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
