JAKARTA, KOMPAS.com - Pengganti Kabareskrim Komjen Pol. Ito Sumardi harus mampu menjalin komunikasi yang baik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mendukung penegakan hukum yang komprehensif ke depannya. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, peran ini penting karena posisi Kabareskrim cukup sentral baik di internal kepolisian maupun antarlembaga penegak hukum. "Kerjasama dengan pihak-pihak penegak hukum lain menjadi sentral. Oleh karena itu, utamanya nanti tetap pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang ada dan lebih mau berkoordinasi dan bekerja sama yang erat dengan KPK dan Kejaksaan," katanya di Gedung DPR RI, Jumat (10/6/2011). Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
Menurut Priyo, posisi Kabareskrim menjadi sentral karena sebagai salah satu institusi penegak hukum, Polri sudah memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan KPK dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Kabareskrim baru yang terpilih juga harus mampu memfasilitasi koordinasi yang baik antara ketiga institusi tersebut. Politisi Golkar ini menyebutkan nama Irjen Bambang Widaryatmo (Kapolda Kalimantan Timur, Akademi Polisi/Akpolangkatan 1978). Menurutnya, Bambang yang sebelumnya pernah bertugas di KPK ini memiliki reputasi yang baik. "Termasuk Pak Bambang ketika bertugas di KPK, semua orang tercengang dengan prestasi dan gebrakan yang waktu itu jadi direktur penyidikan," katanya. Namun demikian, Priyo tak menutup kemungkinan bagi calon lainnya, seperti yang disebutkan oleh Indonesia Police Watch (IPW), yaitu Irjen Sutarman (Kapolda Metro Jaya, Akpol 1981), Irjen Badroedin Haiti (Koordinator Staf Ahli Kapolri, Akpol 1982), dan Irjen Iskandar Hasan (Kapolda Aceh, Akpol 1980). Ketiganya, disebutkan Priyo, memiliki reputasi yang baik.Priyo menegaskan, siapapun yang terpilih sebagai pengganti Ito Sumardi diharapkan bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini menggantung, diantaranya kasus "rekening gendut" Polri dan kasus Bank Century. Komitmen penuntasan kasus-kasus ini, lanjutnya, perlu dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum.
Menurut Priyo, posisi Kabareskrim menjadi sentral karena sebagai salah satu institusi penegak hukum, Polri sudah memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan KPK dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Kabareskrim baru yang terpilih juga harus mampu memfasilitasi koordinasi yang baik antara ketiga institusi tersebut. Politisi Golkar ini menyebutkan nama Irjen Bambang Widaryatmo (Kapolda Kalimantan Timur, Akademi Polisi/Akpolangkatan 1978). Menurutnya, Bambang yang sebelumnya pernah bertugas di KPK ini memiliki reputasi yang baik. "Termasuk Pak Bambang ketika bertugas di KPK, semua orang tercengang dengan prestasi dan gebrakan yang waktu itu jadi direktur penyidikan," katanya. Namun demikian, Priyo tak menutup kemungkinan bagi calon lainnya, seperti yang disebutkan oleh Indonesia Police Watch (IPW), yaitu Irjen Sutarman (Kapolda Metro Jaya, Akpol 1981), Irjen Badroedin Haiti (Koordinator Staf Ahli Kapolri, Akpol 1982), dan Irjen Iskandar Hasan (Kapolda Aceh, Akpol 1980). Ketiganya, disebutkan Priyo, memiliki reputasi yang baik.Priyo menegaskan, siapapun yang terpilih sebagai pengganti Ito Sumardi diharapkan bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini menggantung, diantaranya kasus "rekening gendut" Polri dan kasus Bank Century. Komitmen penuntasan kasus-kasus ini, lanjutnya, perlu dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum.
