JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Mahkamah Agung untuk menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pollycarpus Budiharipriyanto, terpidana pembunuhan aktivis HAM Munir. Salah satu tim kuasa hukum Munir, Choirul Anam menyatakan rencana PK itu merupakan ancaman terhadap upaya pencarian keadilan bagi Munir dan bagi publik. "Kami mohon kepada MA untuk cermat mengamati dokumen hukum yang pernah ada dalam pengadilan Pollycarpus," ungkapnya dalam keterangan pers di kantor KontraS, Minggu (5/6/2011). Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
Choirul mengatakan ada sejumlah alasan Kasum melihat rencana PK Pollycarpus justru akan mengancam keadilan. Pertama, menurutnya, penyelesaian kasus Munir masih penuh misteri. Belum ada aktor penting yang terseret dalam proses hukum yang adil. Padahal nama-nama penting pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga kuat terlibat sudah muncul, seperti Hendropriyono, Muchdi Pr, dan As'ad. Kondisi ini, lanjut Choirul, diperparah dengan janji Jaksa Agung yang tak kunjung terealisasi untuk melakukan PK atas bebasnya Muchdi Pr. Alasan kedua, Choirul mengatakan kredibilitas Pollycarpus tergolong rendah jika ditilik dari sepanjang proses di pengadilan. Kesaksian dan pengakuannya sering bertentangan dari satu sesi persidangan yang satu dengan persidangan di lain hari, khususnya terkait fakta yang berhubungan dengan Munir, Muchdi Pr, dan statusnya sebagai agen BIN. Sementara itu, alasan ketiga, lanjutnya, independensi peradilan sangat diragukan. Peradilan justru tampak melemahkan upaya pengungkapan kasus ini. Aktivis Kasum lainnya, Haris mengatakan demi rasa keadilan, MA harus menolak. "Demi rasa keadilan, MA juga sebaiknya menolak atau setidak-tidaknya menunda. Ini cara untuk MA membuat terobosan, menunda pembahasan PK Pollycarpus supaya Jaksa Agung dan polisi segera mendorong berkas PK Muchdi Pr," tambah Haris.
Choirul mengatakan ada sejumlah alasan Kasum melihat rencana PK Pollycarpus justru akan mengancam keadilan. Pertama, menurutnya, penyelesaian kasus Munir masih penuh misteri. Belum ada aktor penting yang terseret dalam proses hukum yang adil. Padahal nama-nama penting pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga kuat terlibat sudah muncul, seperti Hendropriyono, Muchdi Pr, dan As'ad. Kondisi ini, lanjut Choirul, diperparah dengan janji Jaksa Agung yang tak kunjung terealisasi untuk melakukan PK atas bebasnya Muchdi Pr. Alasan kedua, Choirul mengatakan kredibilitas Pollycarpus tergolong rendah jika ditilik dari sepanjang proses di pengadilan. Kesaksian dan pengakuannya sering bertentangan dari satu sesi persidangan yang satu dengan persidangan di lain hari, khususnya terkait fakta yang berhubungan dengan Munir, Muchdi Pr, dan statusnya sebagai agen BIN. Sementara itu, alasan ketiga, lanjutnya, independensi peradilan sangat diragukan. Peradilan justru tampak melemahkan upaya pengungkapan kasus ini. Aktivis Kasum lainnya, Haris mengatakan demi rasa keadilan, MA harus menolak. "Demi rasa keadilan, MA juga sebaiknya menolak atau setidak-tidaknya menunda. Ini cara untuk MA membuat terobosan, menunda pembahasan PK Pollycarpus supaya Jaksa Agung dan polisi segera mendorong berkas PK Muchdi Pr," tambah Haris.
