JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengupayakan pemulangan jenazah tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ruyati binti Satubi, yang dihukum mati di Arab Saudi. "Kami bekerja sama dengan LSM hak asasi manusia, LSM perempuan, LSM buruh migran, beberapa ulama, serta perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Senin (27/6/2011) di Jakarta. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
Anis mengemukakan, pelibatan para ulama NU dan Muhammadiyah, karena mereka memiliki jaringan cukup kuat di Arab Saudi. Sedangkan, beberapa LSM lainnya, akan melakukan upaya untuk melobi pemerintah Arab Saudi melalui jaringan mereka masing-masing. "Berapa banyak mereka semua nanti, belum dapat kita pastikan. Kita akan melakukan pertemuan terlebih dahulu beberapa hari ke depan," tuturnya. Rencana pemulangan jenazah Ruyati, kata Anis, merupakan bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah yang sampai saat ini belum dapat memastikan pemulangan jenazah Ruyati. "Pemerintah selalu punya alibi. Daripada kita menunggu sikap pemerintah yang tidak jelas, lebih baik kita masyarakat sipil yang turun tangan mengambil alih tugas tersebut. Ini semua kita jalankan agar hak asasi para tenaga kerja, khususnya para keluarga korban dipenuhi," jelasnya. Anis mengemukakan, kegagalan mencegah Ruyati dari hukuman pancung tidak akan bisa dibayar dengan apapun. "Apalagi, pihak keluarga yang menginginkan pemulangan jenazah itu. Jadi, kita akan terus berusaha semaksimal mungkin," katanya.
Anis mengemukakan, pelibatan para ulama NU dan Muhammadiyah, karena mereka memiliki jaringan cukup kuat di Arab Saudi. Sedangkan, beberapa LSM lainnya, akan melakukan upaya untuk melobi pemerintah Arab Saudi melalui jaringan mereka masing-masing. "Berapa banyak mereka semua nanti, belum dapat kita pastikan. Kita akan melakukan pertemuan terlebih dahulu beberapa hari ke depan," tuturnya. Rencana pemulangan jenazah Ruyati, kata Anis, merupakan bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah yang sampai saat ini belum dapat memastikan pemulangan jenazah Ruyati. "Pemerintah selalu punya alibi. Daripada kita menunggu sikap pemerintah yang tidak jelas, lebih baik kita masyarakat sipil yang turun tangan mengambil alih tugas tersebut. Ini semua kita jalankan agar hak asasi para tenaga kerja, khususnya para keluarga korban dipenuhi," jelasnya. Anis mengemukakan, kegagalan mencegah Ruyati dari hukuman pancung tidak akan bisa dibayar dengan apapun. "Apalagi, pihak keluarga yang menginginkan pemulangan jenazah itu. Jadi, kita akan terus berusaha semaksimal mungkin," katanya.
