Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia dari Arab Saudi membawa barang mereka setibanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (ANTARA/Dhoni Setiawan)

Garut (ANTARA Nes) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta calon TKI jangan terus menjadi penata laksana rumah tangga (PLRT). "Saya tidak setuju kalau hanya menjadi PLRT," kata Jumhur pada Sosialisasi Penyerapan Kebutuhan TKI Formal di Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Pada acara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Garut dan dihadiri ratusan siswa SMK se-Kabupaten Garut itu, Jumhur menyatakan pemerintah secara bertahap akan mengurangi dan menghentikan penempatan TKI PLRT.

Dari sekitar enam juta TKI di 41 negara, 65 persen diantararanya PLRT atau tenaga sektor informal.

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

Ia menegaskan TKI PLRT kurang terjamin perlindungannya karena peraturan hukum di negara penempatan tidak mengatur hak pekerja rumah tangga.

"Banyak negara yang membutuhkan kita, pekerja Indonesia, tetapi jangan hanya memilih sebagai TKI PLRT," katanya pada acara yang juga dihadiri Bupati Garut Aceng HM Fikri dan anggota DPR Dedi "Miing" Gumelar itu.(*)

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com