JAKARTA, KOMPAS.com " Koordinator Forum Masyarakat PeduliParlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, keputusan DewanKehormatan Partai Demokrat mencopot M Nazaruddin dari posisi bendaharaumum merupakan sinyalemen bagi Badan Kehormatan DPR untuk mengusutpelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR Komisi VII itu.Nazaruddin telah dibebastugaskan sebagai bendahara umum partai, tetapikeputusan tersebut tidak memengaruhi posisinya sebagai anggota DPR asalFraksi Demokrat.
"Meskipun sanksi yang diberikan Dewan Kehormatanitu kita lihat agak kurang tegas, tetapi patut diapresiasi karena merekasudah melakukan sesuatu kepada institusi lain, yaitu Badan KehormatanDPR, untuk juga memberikan perhatian yang serius terhadap statusNazaruddin sebagai anggota DPR," ujar Sebastian kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2011). Iamenambahkan, dalam kasus tersebut, BK DPR harus segera mengusut tuntasdugaan pelanggara yang dilakukan Nazaruddin. Ia menilai, BK DPR haruslebih berani daripada Dewan Kehormatan Demokrat dalam mengambilkeputusan atas Nazaruddin. "Dia (Nazaruddin) kan anggota Dewanterhormat. Dan kita lihat, akibat dari kasus yang sudah dialami olehNazaruddin sekarang sudah banyak di-blow up di media-media. Nah, apakah DPR tidak merasa kehormatannya sebagai sebuah lembaga tercoreng?" tambah Sebastian. Olehkarena itu, Sebastian berharap, BK tidak terus berkelit dalam mengusuttuntas kasus tersebut agar tidak terkesan mandul di mata masyarakat. Iamenilai, sering kali BK tidak melakukan tindakan-tindakan konkret dalammenindaklanjuti berbagai kasus maupun pengaduan masyarakat yang terkaitdengan kinerja anggota DPR. "Jadi, kalau mereka mencari alasanmengumpulkan bukti-bukti, ya sebaiknya segera. DK Demokrat yang demikiansibuk orang-orangnya saja bisa berkumpul untuk mengusut kasus tersebut,masa BK DPR tidak bisa?" tukasnya. Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
Hal senada diungkapkan rekanSebastian di Formappi, Tommi Legowo. Seusai mengikuti sebuah diskusi,Selasa kemarin, peneliti Formappi ini mengatakan, BK DPR harus bekerjakeras dalam memutuskan permasalahan tersebut. Ia mengakui bahwa BK tidaksekuat partai dalam menentukan sanksi bagi Nazaruddin karena dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh Nazaruddin adalah pidana, bukanpelanggaran etika. "Apalagi jika etika yang dilanggar itu belumjelas. Jadi, Nudirman Munir (Wakil Ketua BK) harus membuktikankoar-koarnya. Jangan lagi membuat BK sebagai badan yang sifatnyapolitis, tetapi BK yang benar itu seharusnya bukan pada perolehan kursi,tapi harus pada karakter dan ketokohan seorang pemimpinnya," kataTommi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mempersilakanBK melakukan pemeriksaan terhadap Nazaruddin. Menurut Pramono, DPR takmempunyai pilihan lain dan harus merespons desakan dari berbagai pihakuntuk mengusut tuntas dugaan-dugaan pelanggaran etika yang dikaitkandengan Nazaruddin. "Kita memang tidak punya pilihan lain selainmempersilakan Badan Kehormatan DPR memeriksa Nazaruddin. Persoalan diaitu telah menjadi perhatian publik saat ini dan, secara kelembagaan, DPRjuga mendapat dampaknya untuk segera mengklarifikasi," ujar Pramonoseusai mengikuti diskusi bertajuk "Kembalikan DPR kepada Rakyat" diGaleri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (24/5/2011). AdapunWakil Ketua BK Nudirman Munir meminta Demokrat mau membuka alasan hukumdan moral etika yang mendasari keputusan Dewan Kehormatanmemberhentikan Nazaruddin dari posisinya sebagai Bendahara UmumDemokrat. "Kalau memang ingin bersama-sama membangun citra danmartabat anggota DPR ini, harusnya seperti itu. Tapi, kami enggak tahuapakah pemikiran seluruh teman Demokrat itu sama. Sebab, kalau BK sajayang berpikir bagaimana citra dan martabat anggota DPR ini dihargai olehmasyarakat, sedangkan yang lain tidak berpikir seperti itu, susahjuga," ungkap Nudirman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2011) malam. MenurutNudirman, BK memang tengah memulai penyelidikan terhadap Nazaruddinterkait kasus-kasus yang diduga melibatkan dirinya. Nama Nazaruddin,misalnya, diduga terkait dalam perkara dugaan suap terhadap SekretarisKementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Selain itu, KetuaMahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengungkap soal pemberian uangsebesar 120.000 dollar Singapura dari Nazaruddin kepada SekretarisJenderal MK Djanedjri Gaffar.
"Meskipun sanksi yang diberikan Dewan Kehormatanitu kita lihat agak kurang tegas, tetapi patut diapresiasi karena merekasudah melakukan sesuatu kepada institusi lain, yaitu Badan KehormatanDPR, untuk juga memberikan perhatian yang serius terhadap statusNazaruddin sebagai anggota DPR," ujar Sebastian kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2011). Iamenambahkan, dalam kasus tersebut, BK DPR harus segera mengusut tuntasdugaan pelanggara yang dilakukan Nazaruddin. Ia menilai, BK DPR haruslebih berani daripada Dewan Kehormatan Demokrat dalam mengambilkeputusan atas Nazaruddin. "Dia (Nazaruddin) kan anggota Dewanterhormat. Dan kita lihat, akibat dari kasus yang sudah dialami olehNazaruddin sekarang sudah banyak di-blow up di media-media. Nah, apakah DPR tidak merasa kehormatannya sebagai sebuah lembaga tercoreng?" tambah Sebastian. Olehkarena itu, Sebastian berharap, BK tidak terus berkelit dalam mengusuttuntas kasus tersebut agar tidak terkesan mandul di mata masyarakat. Iamenilai, sering kali BK tidak melakukan tindakan-tindakan konkret dalammenindaklanjuti berbagai kasus maupun pengaduan masyarakat yang terkaitdengan kinerja anggota DPR. "Jadi, kalau mereka mencari alasanmengumpulkan bukti-bukti, ya sebaiknya segera. DK Demokrat yang demikiansibuk orang-orangnya saja bisa berkumpul untuk mengusut kasus tersebut,masa BK DPR tidak bisa?" tukasnya. Semakin banyak informasi otentik tentang
Hal senada diungkapkan rekanSebastian di Formappi, Tommi Legowo. Seusai mengikuti sebuah diskusi,Selasa kemarin, peneliti Formappi ini mengatakan, BK DPR harus bekerjakeras dalam memutuskan permasalahan tersebut. Ia mengakui bahwa BK tidaksekuat partai dalam menentukan sanksi bagi Nazaruddin karena dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh Nazaruddin adalah pidana, bukanpelanggaran etika. "Apalagi jika etika yang dilanggar itu belumjelas. Jadi, Nudirman Munir (Wakil Ketua BK) harus membuktikankoar-koarnya. Jangan lagi membuat BK sebagai badan yang sifatnyapolitis, tetapi BK yang benar itu seharusnya bukan pada perolehan kursi,tapi harus pada karakter dan ketokohan seorang pemimpinnya," kataTommi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mempersilakanBK melakukan pemeriksaan terhadap Nazaruddin. Menurut Pramono, DPR takmempunyai pilihan lain dan harus merespons desakan dari berbagai pihakuntuk mengusut tuntas dugaan-dugaan pelanggaran etika yang dikaitkandengan Nazaruddin. "Kita memang tidak punya pilihan lain selainmempersilakan Badan Kehormatan DPR memeriksa Nazaruddin. Persoalan diaitu telah menjadi perhatian publik saat ini dan, secara kelembagaan, DPRjuga mendapat dampaknya untuk segera mengklarifikasi," ujar Pramonoseusai mengikuti diskusi bertajuk "Kembalikan DPR kepada Rakyat" diGaleri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (24/5/2011). AdapunWakil Ketua BK Nudirman Munir meminta Demokrat mau membuka alasan hukumdan moral etika yang mendasari keputusan Dewan Kehormatanmemberhentikan Nazaruddin dari posisinya sebagai Bendahara UmumDemokrat. "Kalau memang ingin bersama-sama membangun citra danmartabat anggota DPR ini, harusnya seperti itu. Tapi, kami enggak tahuapakah pemikiran seluruh teman Demokrat itu sama. Sebab, kalau BK sajayang berpikir bagaimana citra dan martabat anggota DPR ini dihargai olehmasyarakat, sedangkan yang lain tidak berpikir seperti itu, susahjuga," ungkap Nudirman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2011) malam. MenurutNudirman, BK memang tengah memulai penyelidikan terhadap Nazaruddinterkait kasus-kasus yang diduga melibatkan dirinya. Nama Nazaruddin,misalnya, diduga terkait dalam perkara dugaan suap terhadap SekretarisKementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Selain itu, KetuaMahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengungkap soal pemberian uangsebesar 120.000 dollar Singapura dari Nazaruddin kepada SekretarisJenderal MK Djanedjri Gaffar.
