JAKARTA, KOMPAS.com " Badan Kehormatan (BK) DPR akan mengumumkan 10 keputusan terkait anggota Dewan pada rapat paripurna terdekat. Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir, Jumat (27/5/2011), 10 keputusan itu terkait sanksi terhadap 10 anggota DPR. Namun, ia tidak menyebutkan siapa saja anggota yang mendapatkan sanksi. Hasil keputusan ini berdasarkan rapat Badan Kehormatan pada 25-26 Mei lalu di Cikopo, Bandung, Jawa Barat. "Ada sekitar 10 keputusan yang akan kami umumkan di rapat paripurna terdekat nanti," kata Nudirman. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.
Bentuk sanksi yang diputuskan bermacam-macam, di antaranya dicopot dari Alat Kelengkapan DPR, pemberhentian sementara, hingga dicopot sebagai anggota DPR. Rencananya, sebelum menyampaikan keputusan ini, Badan Kehormatan akan menemui pimpinan DPR. "Ada kasus lama dan ada juga yang baru. Tetapi, nanti kami akan menemui unsur pimpinan-pimpinan DPR terlebih dahulu. Sesuai dengan aturan dalam kode etik dan tata beracara yang baru memang mekanismenya seperti itu," kata politisi Partai Golkar ini. Ketika disinggung nama mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin yang juga anggota Komisi VII DPR, Nurdiman menyatakan belum ada yang diputuskan. Badan Kehormatan baru akan memulai pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti pekan depan."Terkait Nazaruddin, Badan Kehormatan tetap akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Secepatnya kami akan mengirimkan surat kepada saksi-saksi," tukas Nudirman. Kinerja BK sendiri disoroti para aktivis pemantau parlemen. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang beberapa waktu lalu mengatakan, meski sejumlah kasus dugaan pelanggaran etika dilaporkan kepada BK, hingga saat ini belum satu pun keputusan dijatuhkan oleh lembaga penegak etika anggota Dewan tersebut.
Bentuk sanksi yang diputuskan bermacam-macam, di antaranya dicopot dari Alat Kelengkapan DPR, pemberhentian sementara, hingga dicopot sebagai anggota DPR. Rencananya, sebelum menyampaikan keputusan ini, Badan Kehormatan akan menemui pimpinan DPR. "Ada kasus lama dan ada juga yang baru. Tetapi, nanti kami akan menemui unsur pimpinan-pimpinan DPR terlebih dahulu. Sesuai dengan aturan dalam kode etik dan tata beracara yang baru memang mekanismenya seperti itu," kata politisi Partai Golkar ini. Ketika disinggung nama mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin yang juga anggota Komisi VII DPR, Nurdiman menyatakan belum ada yang diputuskan. Badan Kehormatan baru akan memulai pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti pekan depan."Terkait Nazaruddin, Badan Kehormatan tetap akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Secepatnya kami akan mengirimkan surat kepada saksi-saksi," tukas Nudirman. Kinerja BK sendiri disoroti para aktivis pemantau parlemen. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang beberapa waktu lalu mengatakan, meski sejumlah kasus dugaan pelanggaran etika dilaporkan kepada BK, hingga saat ini belum satu pun keputusan dijatuhkan oleh lembaga penegak etika anggota Dewan tersebut.
