JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Presiden Boediono menyatakan, kasus mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan membuka mata pemerintah dan dunia usaha untuk mematuhi aturan pajak. Hal itu diungkapkan Boediono saat berpidato di ulang tahun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (31/1/2011) siang ini.Dalam acara itu hadir mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, serta Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi. If you find yourself confused by what you've read to this point, don't despair. Everything should be crystal clear by the time you finish.
"Nuansa kemitraan antara pemerintah dan pengusaha harus didasari pada kejujuran, misalnya dalam kasus pajak," ujarnya. Oleh karena itu, ujar Boediono, kasus Gayus jadi pelajaran. "Saya kira kasus sekarang ini (kasus Gayus) menjadi perhatian kita, membuka matakita semua agar kita benar-benar saling menghormati aturan dan ketentuan yang ada, terutama dunia usaha. Jangan kompromi lagi," ujar Boediono. Sebelumnya, pengusaha Sofyan Wanandi menyatakan, pemerintah harus memercayai pengusaha dan jangan menggunakan pengusaha yang tidak benar. Ia menegaskan, dunia usaha juga tidak setuju denganmafiahukum dan ingin hukumditegakan karena mafia hukum menjadikan biaya tinggibagi dunia usaha.
"Nuansa kemitraan antara pemerintah dan pengusaha harus didasari pada kejujuran, misalnya dalam kasus pajak," ujarnya. Oleh karena itu, ujar Boediono, kasus Gayus jadi pelajaran. "Saya kira kasus sekarang ini (kasus Gayus) menjadi perhatian kita, membuka matakita semua agar kita benar-benar saling menghormati aturan dan ketentuan yang ada, terutama dunia usaha. Jangan kompromi lagi," ujar Boediono. Sebelumnya, pengusaha Sofyan Wanandi menyatakan, pemerintah harus memercayai pengusaha dan jangan menggunakan pengusaha yang tidak benar. Ia menegaskan, dunia usaha juga tidak setuju denganmafiahukum dan ingin hukumditegakan karena mafia hukum menjadikan biaya tinggibagi dunia usaha.
