JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi Hukum mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk "membereskan" Gayus HP Tambunan. Maksudnya, mengusut tuntas kasus mafia hukum, mafia pajak, dan mafia imigrasi secara transparan, nondiskriminatif, akuntabel, dan berkeadilan. Ia diminta memeriksa semua pihak yang terlibat kasus tersebut tanpa pandang bulu.Demikian salah satu butir kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR dan Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/1/2011). The more authentic information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia you know, the more likely people are to consider you a mobil keluarga ideal terbaik indonesia expert. Read on for even more mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts that you can share.
"Hal ini termasuk meminta keterangan pihak-pihak yang disebut Gayus Tambunan. Ini dapat menjadi bukti petunjuk yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam waktu secepat-cepatnya," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat membacakan poin pertama kesimpulan tersebut. Selain itu, Komisi Hukum juga mendesak Kapolri segera menerbitkan dan menyempurnakan prosedur operasi standar (POS) dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas pokok aksi Polri sesuai dengan struktur organisasi yang baru. POS tersebut diminta diserahkan kepada Komisi Hukum dalam raker mendatang. "Komisi Hukum juga mendesak Kapolri untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Benny seraya menutup rapat yang hampir berlangsung sekitar 13 jam tersebut.
"Hal ini termasuk meminta keterangan pihak-pihak yang disebut Gayus Tambunan. Ini dapat menjadi bukti petunjuk yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam waktu secepat-cepatnya," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat membacakan poin pertama kesimpulan tersebut. Selain itu, Komisi Hukum juga mendesak Kapolri segera menerbitkan dan menyempurnakan prosedur operasi standar (POS) dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas pokok aksi Polri sesuai dengan struktur organisasi yang baru. POS tersebut diminta diserahkan kepada Komisi Hukum dalam raker mendatang. "Komisi Hukum juga mendesak Kapolri untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Benny seraya menutup rapat yang hampir berlangsung sekitar 13 jam tersebut.
