MAKASSAR, KOMPAS.com " Ahli komunikasi politik Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah, menilai, maraknya kebrutalan terkait perbedaan faham dan keyakinan mencerminkan kian rapuhnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas di negeri ini. Manajemen konflik era pemerintahan Soeharto, menurut Hasrullah, masih lebih baik ketimbang era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Terlepas dari karakternya yang otoriter, pada zaman Soeharto, konflik karena perbedaan keyakinan tidak sesering sekarang. Kalaupun ada, itu frekuensinya bisa dalam hitungan waktu tahunan. Kini, di bawah pemerintahan SBY, sangat sering kita mendengar konflik terkait perbedaan keyakinan, termasuk penyerangan terhadap kelompok minoritas," tutur Hasrullah di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (8/2/2011). Doktor lulusan Universitas Indonesia yang pernah meneliti konflik Poso (Sulawesi Tengah) tersebut memberi tanggapannya terkait insiden penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011). The more authentic information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia you know, the more likely people are to consider you a mobil keluarga ideal terbaik indonesia expert. Read on for even more mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts that you can share.
Hasrullah menilai, situasi tersebut makin tidak sehat dalam kehidupan berbangsa saat ini. Karena itu diperlukan penanganan serius dari pemerintah dan semua pihak terkait. Dialog pluralisme di tingkat akar rumput perlu digalakkan. Menurut dia, selama ini dialog seputar kemajemukan cenderung hanya terjadi di tingkat elite dan amat formalistik. Itu pun diduga tidak tulus karena dibingkai kepentingan kekuasaan. "Saatnya ditradisikan dialog pluralisme sampai ke tingkat kelurahan, RT dan RW, aktivis kepemudaan, serta aktivis gerakan fundamentalis. Dari situ, diharapkan terbangun semangat saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan sebagai hak dasar bagi setiap individu," kata Hasrullah. Pada sisi lain, Hasrullah menilai media massa, terutama televisi, cenderung mengedepankan tayangan fakta bentrokan ketimbang memberi aspek ketenteraman warga. "Penayangan fakta secara terang-terangan adalah pola jurnalisme provokasi. Padahal, sebagai bagian dari demokratisasi, mestinya media menekankan kohesifitas melalui jurnalisme damai," katanya.
Hasrullah menilai, situasi tersebut makin tidak sehat dalam kehidupan berbangsa saat ini. Karena itu diperlukan penanganan serius dari pemerintah dan semua pihak terkait. Dialog pluralisme di tingkat akar rumput perlu digalakkan. Menurut dia, selama ini dialog seputar kemajemukan cenderung hanya terjadi di tingkat elite dan amat formalistik. Itu pun diduga tidak tulus karena dibingkai kepentingan kekuasaan. "Saatnya ditradisikan dialog pluralisme sampai ke tingkat kelurahan, RT dan RW, aktivis kepemudaan, serta aktivis gerakan fundamentalis. Dari situ, diharapkan terbangun semangat saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan sebagai hak dasar bagi setiap individu," kata Hasrullah. Pada sisi lain, Hasrullah menilai media massa, terutama televisi, cenderung mengedepankan tayangan fakta bentrokan ketimbang memberi aspek ketenteraman warga. "Penayangan fakta secara terang-terangan adalah pola jurnalisme provokasi. Padahal, sebagai bagian dari demokratisasi, mestinya media menekankan kohesifitas melalui jurnalisme damai," katanya.
