JAKARTA, KOMPAS.com " Indonesia Corruption Watch mencatat dalam penelitiannya sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2010 kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menurun secara kuantitas dalam penanganan kasus korupsi. Berdasarkan penelitian itu, KPK hanya menangani sembilan kasus korupsi. Angka ini menurun dari penelitian ICW Januari sampai Juni 2010 ketika KPK menangani 14 kasus korupsi. Angka paling tinggi dicapai Kejaksaan Agung yang menangani 226 kasus, disusul Polri yang menangani 37 kasus. "Dari jumlah kasus korupsi di Indonesia, tercatat penegak hukum yang paling rendah tangani kasus korupsi adalah KPK, sembilan kasus. Namun, kemunduran ini hanya untuk faktor kuantitas," ungkap peneliti ICW, Tama S Langkun, di Kantor ICW, Rabu (23/2/2011). Those of you not familiar with the latest on mobil keluarga ideal terbaik indonesia now have at least a basic understanding. But there's more to come.
Menurut aktivis ICW lainnya, Agus Sunaryanto, wajar Kejaksaan Agung dan Polri memiliki jumlah yang lebih tinggi karena kedua instansi tersebut merupakan instansi vertikal yang terstruktur hingga di tingkat kabupaten dan kota. Berbeda dengan KPK yang berada hanya di Jakarta. "Kepolisian dan kejaksaan, kan, terstruktur di tingkat kabupaten dan kota sehingga secara kuantitas idealnya lebih tinggi dari KPK," ujar Agus. Secara kuantitas KPK melemah, tetapi, lanjut Agus, secara kualitas KPK tetap memegang peranan. Hal ini karena KPK berani menangani kasus yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara, di antaranya mantan Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah, Mantan menteri PPN Paskah Suzetta yang juga mantan anggota DPR periode 1999-2004 dan menjadi tersangka kasus cek pelawat. Terakhir, KPK juga mengusut kasus korupsi mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. "KPK memang menurun secara kuantitas, tetapi tetap memegang kuat secara kualitas. KPK sudah menangani kasus mantan Menteri Sosial, mantan Menteri PPN, dan mantan Menteri Dalam Negeri. Peningkatan kualitas KPK ini bukan kritik. Masih ada juga kasus besar, seperti Century, yang sampai saat ini KPK belum temukan indikasi korupsinya," ungkap Agus.
Menurut aktivis ICW lainnya, Agus Sunaryanto, wajar Kejaksaan Agung dan Polri memiliki jumlah yang lebih tinggi karena kedua instansi tersebut merupakan instansi vertikal yang terstruktur hingga di tingkat kabupaten dan kota. Berbeda dengan KPK yang berada hanya di Jakarta. "Kepolisian dan kejaksaan, kan, terstruktur di tingkat kabupaten dan kota sehingga secara kuantitas idealnya lebih tinggi dari KPK," ujar Agus. Secara kuantitas KPK melemah, tetapi, lanjut Agus, secara kualitas KPK tetap memegang peranan. Hal ini karena KPK berani menangani kasus yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara, di antaranya mantan Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah, Mantan menteri PPN Paskah Suzetta yang juga mantan anggota DPR periode 1999-2004 dan menjadi tersangka kasus cek pelawat. Terakhir, KPK juga mengusut kasus korupsi mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. "KPK memang menurun secara kuantitas, tetapi tetap memegang kuat secara kualitas. KPK sudah menangani kasus mantan Menteri Sosial, mantan Menteri PPN, dan mantan Menteri Dalam Negeri. Peningkatan kualitas KPK ini bukan kritik. Masih ada juga kasus besar, seperti Century, yang sampai saat ini KPK belum temukan indikasi korupsinya," ungkap Agus.
