JAKARTA, KOMPAS.com " Tokoh lintas agama yang menemui pimpinan MPR, Senin (14/2/2011), menyatakan agar MPR menegur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul sejumlah kasus kekerasan dan penyerangan berlatar belakang agama belakangan ini. Teguran ini diperlukan untuk mengembalikan fokus pemerintah pada implementasi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, yang tepat di lapangan. "Kami berharap MPR berani menegur pemimpin untuk mengembalikan fungsi empat pilar ini," ujar Romo Benny Susetyo menegaskan. Hal ini disampaikan Romo Benny yang didampingi tokoh lintas agama lainnya, seperti Yenny Wahid, Wimar Witoelar, Hendardi, Usman Hamid, Teguh Santosa, dan Albertus Patty. Pegiat HAM Teguh Santosa juga mendesak MPR memberikan teguran kepada Presiden atas kegagalan aparat penegak hukum dalam melindungi warga negara saat menjalankan hak asasi. Those of you not familiar with the latest on mobil keluarga ideal terbaik indonesia now have at least a basic understanding. But there's more to come.
"Ini pembiaran yang dilakukan negara. Jangan sampai solusinya malah mengarah kepada pencitraan. Untuk itu, harus ada langkah yang konkret, teguran itu harus ada," tuturnya. Sementara itu Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan akan segera mengagendakan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono untuk membahas tindak lanjut penanganan kekerasan di Cikeusik dan Temanggung. Menurutnya, MPR akan melaporkan bahwa ada pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi ini ke MPR. "(Tapi) enggak negur, wong nanya supaya bisa jalan penegakan hukum," katanya. Politisi PDI-P ini juga mengaku akan menegaskan bahwa tindakan kekerasan itu harus dilawan dan pemerintah memiliki andil yang besar dalam memeranginya.
"Ini pembiaran yang dilakukan negara. Jangan sampai solusinya malah mengarah kepada pencitraan. Untuk itu, harus ada langkah yang konkret, teguran itu harus ada," tuturnya. Sementara itu Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan akan segera mengagendakan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono untuk membahas tindak lanjut penanganan kekerasan di Cikeusik dan Temanggung. Menurutnya, MPR akan melaporkan bahwa ada pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi ini ke MPR. "(Tapi) enggak negur, wong nanya supaya bisa jalan penegakan hukum," katanya. Politisi PDI-P ini juga mengaku akan menegaskan bahwa tindakan kekerasan itu harus dilawan dan pemerintah memiliki andil yang besar dalam memeranginya.
