JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa dinilai tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Lily Chadijah Wahid dan Effendy Choirie atas pendapatnya terkait dengan usulan pembentukan panitia angket mafia pajak dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Pasalnya, selaku anggota DPR, keduanya memiliki hak imunitas yang mengakibatkan tidak dapat diajukan ke pengadilan atau diganti antarwaktu. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin, Minggu (27/2/2011). Irman mengungkapkan, UUD 1945 pasca-perubahan secara jelas menjamin hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 20 A Ayat (3). Hak tersebut kemudian diterjemahkan di dalam Pasal 196 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Disebutkan, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Tak ada kekuatan parpol yang bisa mereduksi hak dan kedaulatan anggota DPR. Apabila hal itu dilakukan, parpol tersebut berarti melanggar konstitusi. Konsekuensinya, ada standing konstitusional untuk meminta Mahkamah Konstitusi membubarkan parpol yang bersangkutan, kata dia. Meskipun demikian, tutur Irman, langkah pembubaran parpol tak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, pihak yang memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan permintaan pembubaran partai politik ke MK adalah pemerintah. Sementara itu, PKB merupakan partai koalisi pemerintah. Most of this information comes straight from the mobil keluarga ideal terbaik indonesia pros. Careful reading to the end virtually guarantees that you'll know what they know.
Namun, hal tersebut tidak menutup jalan untuk mengupayakan hal itu. Irman mengungkapkan, pihak yang dirugikan (misalnya Lily Wahid dan Gus Choi) dapat mengajukan uji materi UU MK yang mengatur legal standing pengaju pembubaran partai. Pasal tersebut bisa dimintakan untuk dibatalkan karena logikanya tak akan ada yang bisa membubarkan partai pemerintah jika satu-satunya yang bisa mengajukan pembubaran parpol hanya pemerintah. Usulan evaluasi
PKB sedang mempersiapkan forum untuk mengevaluasi Lily Wahid dan Effendy Choirie. Ada usul dari teman-teman agar kader yang tidak taat dengan keputusan partai harus dievaluasi. Kemungkinan kami rapat Senin, kata Ketua DPP PKB Ahmad Helmy Faishal Zaini di Kantor PKB, Jakarta, Minggu (27/2/2011) sore. Helmy Faishal belum bisa memastikan, bagaimana respons partai terhadap dua kader PKB anggota DPR itu. Ia mengatakan, jika seorang kader sudah berkali-kali menyempal terhadap kebijakan partai, pelanggaran tersebut dianggap sebagai indisipliner tingkat tinggi. Tapi, kalau baru satu kali menyempal, tentu tingkatnya lebih rendah. Bisa jadi partai akan memberi sanksi teguran, atau bahkan lebih keras lagi. Kan peringatan juga ada tingkatannya, seperti surat peringatan 1, 2, atau 3. Semuanya akan dibicarakan, tuturnya. Menurut Helmy, demokrasi di Indonesia saat ini dijalankan lewat sistem partai politik. Setiap partai punya kebijakan atau arah politik masing-masing. Anggota DPR yang berada dalam naungan fraksi partainya tentu seharusnya mengikuti garis kebijakan partai tersebut. Kebijakan partai diambil dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat juga, terutama konstituen, ujar politikus yang juga menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. (ANA/IAM)
Namun, hal tersebut tidak menutup jalan untuk mengupayakan hal itu. Irman mengungkapkan, pihak yang dirugikan (misalnya Lily Wahid dan Gus Choi) dapat mengajukan uji materi UU MK yang mengatur legal standing pengaju pembubaran partai. Pasal tersebut bisa dimintakan untuk dibatalkan karena logikanya tak akan ada yang bisa membubarkan partai pemerintah jika satu-satunya yang bisa mengajukan pembubaran parpol hanya pemerintah. Usulan evaluasi
PKB sedang mempersiapkan forum untuk mengevaluasi Lily Wahid dan Effendy Choirie. Ada usul dari teman-teman agar kader yang tidak taat dengan keputusan partai harus dievaluasi. Kemungkinan kami rapat Senin, kata Ketua DPP PKB Ahmad Helmy Faishal Zaini di Kantor PKB, Jakarta, Minggu (27/2/2011) sore. Helmy Faishal belum bisa memastikan, bagaimana respons partai terhadap dua kader PKB anggota DPR itu. Ia mengatakan, jika seorang kader sudah berkali-kali menyempal terhadap kebijakan partai, pelanggaran tersebut dianggap sebagai indisipliner tingkat tinggi. Tapi, kalau baru satu kali menyempal, tentu tingkatnya lebih rendah. Bisa jadi partai akan memberi sanksi teguran, atau bahkan lebih keras lagi. Kan peringatan juga ada tingkatannya, seperti surat peringatan 1, 2, atau 3. Semuanya akan dibicarakan, tuturnya. Menurut Helmy, demokrasi di Indonesia saat ini dijalankan lewat sistem partai politik. Setiap partai punya kebijakan atau arah politik masing-masing. Anggota DPR yang berada dalam naungan fraksi partainya tentu seharusnya mengikuti garis kebijakan partai tersebut. Kebijakan partai diambil dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat juga, terutama konstituen, ujar politikus yang juga menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. (ANA/IAM)
