JAKARTA, KOMPAS.com " Kepemimpinan yang memiliki integritas dan profesional merupakan kunci keberhasilan untuk mendorong perubahan sistemik perilaku pencegahan mafia hukum. Oleh sebab itu, perlu prioritas dan agenda penempatan pejabat di pos-pos strategis melalui proses seleksi yang ketat dan obyektif. Selain itu, perlunya dilakukan perbaikan manajemen perkara dan penerapan whistle blower system untuk mencegah dan pemberantasan mafia hukum. The more authentic information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia you know, the more likely people are to consider you a mobil keluarga ideal terbaik indonesia expert. Read on for even more mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts that you can share.
Demikian rencana aksi pemberantasan mafia hukum, sebagaimana disampaikan Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto, dalam siaran pers tertulis, yang dibagikan seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (14/2/2011) petang lalu. Menurut Kuntoro, rencana aksi pemberantasan mafia hukum itu telah dirumuskan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI, dalam pertemuan di Cipanas, Jawa Barat, akhir pekan lalu. "Rencana aksi tersebut diharapkan mampu menjawab secara langsung kelemahan sistem selama ini," kata Kuntoro. Kuntoro menambahkan, agar pelaksanaan pemberantasan mafia hukum oleh sejumlah instansi sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penuntasan Kasus Mafia Hukum, perlu disusun rencana aksi yang terpola, terprogram, dan sistematis untuk diukur secara jelas.
Demikian rencana aksi pemberantasan mafia hukum, sebagaimana disampaikan Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto, dalam siaran pers tertulis, yang dibagikan seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (14/2/2011) petang lalu. Menurut Kuntoro, rencana aksi pemberantasan mafia hukum itu telah dirumuskan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI, dalam pertemuan di Cipanas, Jawa Barat, akhir pekan lalu. "Rencana aksi tersebut diharapkan mampu menjawab secara langsung kelemahan sistem selama ini," kata Kuntoro. Kuntoro menambahkan, agar pelaksanaan pemberantasan mafia hukum oleh sejumlah instansi sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penuntasan Kasus Mafia Hukum, perlu disusun rencana aksi yang terpola, terprogram, dan sistematis untuk diukur secara jelas.
