Ambon, 5/12 (ANTARA) - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyerukan warga Kota Ambon jangan mau diadu domba dengan ulah dari oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan pesan singkat (SMS) maupun selebaran provokatif. "Pertahankan kearifan lokal yang telah dibangun untuk mengatasi konflik sosial pada 1999 dengan hidup dalam jalinan keharmonisan orang basudara (bersaudara) dibingkai budaya pela dan gandong," katanya ketika dimintai tanggapan ANTARA terkait maraknya penyebaran SMS dan selebaran provokatif di Ambon, Minggu. Isi SMS yang beredar berisi perkiraan terjadinya konflik baru dengan sasaran di Pasar Mardika pada 26 November 2010 dan warga Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau (mayoritas beragama Islam) memblokir jalan. Selain itu, SMS juga berisi warga Desa Passo, Kecamatan Baguala (mayoritas penduduknya Kristen) menyimpan amunisi dan warga Kariuw, Pulau Haruku (Maluku Tengah) yang mayoritas beragama Kristen hendak diserang warga desa tetangga yang beragama Islam. Jusuf Kalla yang transit di bandara internasional Pattimura dalam perjalanan ke Poso, Sulawesi Tengah menegaskan, jangan mau diadu domba karena akibatnya hanyalah meninggalkan penderitaan berkepanjangan yang harus dirasakan masyarakat. "Provokator tidak inginkan Kota Ambon dan Maluku terjamin kestabilitan keamanannya sehingga harus diperangi bersama karena SMS maupun selebaran itu bertujuan memicu emosional untuk mengadu domba masyarakat," ujarnya. Jusuf Kalla memastikan konflik sosial tidak mungkin terjadi sekiranya masyarakat tidak terprovokasi untuk diadu domba. Sometimes the most important aspects of a subject are not immediately obvious. Keep reading to get the complete picture.
"Jangan lagi mau terjadi konflik sosial di Ambon dan Maluku. Saat itu orang - orang terkasih yang tidak berdosa harus meninggal, termasuk rumah maupun harta benda terbakar atau rusak," katanya. Dia mengimbau masyarakat untuk memerangi provokator secaa bersama-sama sehingga tidak bisa menyebarluaskan isu menyesatkan. "Aparat keamanan siap mengamankan, tapi masyarakat agar tidak terpancing ulah provokator dan bila mencurigai kehadirannya di permukiman sesegera mungkin melapor ke aparat keamanan di pos terdekat untuk ditangkap," ujar Jusuf Kalla. Ia mengakui dalam kapasitas sebagai Wapres maupun Menko Kesra di masa lalu ia senantiasa berusaha untuk menyelesaikan konflik sosial di Ambon dan Maluku sehingga memiliki keterkaitan moral dengan masyarakat di daerah ini. "Saya ini warga kehormatan Kota Ambon dengan mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani Wali Kota Jopi Papilaja sehingga setiap perkembangan terjadi di daerah ini senantiasa dipantau," kata Jusuf Kalla. Wali Kota Ambon, Jopi Papilaja mengakui perhatian mantan Wapres Jusuf Kalla untuk perkembangan di daerah relatif tinggi, termasuk terhadap stabilitas keamanan sebagai persyaratan utama untuk membangun di berbagai sektor. "Saya seringkali ditelpon maupun SMS Pak Jusuf untuk mengecek perkembangan Kota Ambon dengan motivasi stabilitas keamanan semakin kondusif perlu dipelihara agar masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai," ujarnya. Sedangkan mengenai SMS maupun selebaran provokatif pihakna telah berkoordinasi dengan Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease serta Kodim 1504 untuk melacak perbuatan oknum tidak bertangggung jawab tersebut. "Jadi masyarakat telah diimbau tidak terpengaruh SMS maupun selebaran provokatif dengan tetap menjalin kebersamaan hidup orang basudara, melaporkan sekiranya mencurigai kehidupan oknum tertentu di permukiman dan tidak tidak forward SMS tersebut kepada orang lain," kata Wali Kota Papilaja.
"Jangan lagi mau terjadi konflik sosial di Ambon dan Maluku. Saat itu orang - orang terkasih yang tidak berdosa harus meninggal, termasuk rumah maupun harta benda terbakar atau rusak," katanya. Dia mengimbau masyarakat untuk memerangi provokator secaa bersama-sama sehingga tidak bisa menyebarluaskan isu menyesatkan. "Aparat keamanan siap mengamankan, tapi masyarakat agar tidak terpancing ulah provokator dan bila mencurigai kehadirannya di permukiman sesegera mungkin melapor ke aparat keamanan di pos terdekat untuk ditangkap," ujar Jusuf Kalla. Ia mengakui dalam kapasitas sebagai Wapres maupun Menko Kesra di masa lalu ia senantiasa berusaha untuk menyelesaikan konflik sosial di Ambon dan Maluku sehingga memiliki keterkaitan moral dengan masyarakat di daerah ini. "Saya ini warga kehormatan Kota Ambon dengan mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani Wali Kota Jopi Papilaja sehingga setiap perkembangan terjadi di daerah ini senantiasa dipantau," kata Jusuf Kalla. Wali Kota Ambon, Jopi Papilaja mengakui perhatian mantan Wapres Jusuf Kalla untuk perkembangan di daerah relatif tinggi, termasuk terhadap stabilitas keamanan sebagai persyaratan utama untuk membangun di berbagai sektor. "Saya seringkali ditelpon maupun SMS Pak Jusuf untuk mengecek perkembangan Kota Ambon dengan motivasi stabilitas keamanan semakin kondusif perlu dipelihara agar masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai," ujarnya. Sedangkan mengenai SMS maupun selebaran provokatif pihakna telah berkoordinasi dengan Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease serta Kodim 1504 untuk melacak perbuatan oknum tidak bertangggung jawab tersebut. "Jadi masyarakat telah diimbau tidak terpengaruh SMS maupun selebaran provokatif dengan tetap menjalin kebersamaan hidup orang basudara, melaporkan sekiranya mencurigai kehidupan oknum tertentu di permukiman dan tidak tidak forward SMS tersebut kepada orang lain," kata Wali Kota Papilaja.