Jakarta (ANTARA) -Anggota Komisi VI DPR Arif Budimanta menilai terlambatnya pengumuman hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai penjatahan IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS) menunjukkan itikad buruk Pemerintah untuk menyelesaikan kasus KS dengan baik. "Pemerintah melalui Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany pernah menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan KAP terhadap penjatahan IPO KS, batas akhirnya jatuh pada 10 Desember 2010. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman tentang hasil atau perkembangan audit tersebut," kata Arif yang juga Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR- di Jakarta, Sabtu. How can you put a limit on learning more? The next section may contain that one little bit of wisdom that changes everything.
Menurut Arif , belum adanya pengumuman hasil audit KAP ini tidak bisa diterima apa pun alasannya, karena masyarakat saat ini sudah resah dan akan membuat mereka makin tidak percaya dengan pemerintah. Dikatakannya, masalah IPO KS harus segera jelas permasalahannya sehingga masyarakat bisa langsung membuat dan menyempurnakan aturan untuk privatisasi BUMN yang menekankan pada azas transparansi, keadilan, dan pemerataan. "Bila tidak ada penyempurnaan maka makin terkikis kemampuan kita untuk mencapai kedaulatan di bidang ekonomi," katanya. IPO KS yang dilakukan beberapa waktu lalu telah mengundang kecurigaan banyak pihak termasuk DPR mengenai penetapan harga IPO sebesar Rp850 per saham yang dianggap terlalu murah dan penjatahan pembelian saham tersebut yang diduga menguntungkan beberapa pihak untuk kepentingan politik.
Menurut Arif , belum adanya pengumuman hasil audit KAP ini tidak bisa diterima apa pun alasannya, karena masyarakat saat ini sudah resah dan akan membuat mereka makin tidak percaya dengan pemerintah. Dikatakannya, masalah IPO KS harus segera jelas permasalahannya sehingga masyarakat bisa langsung membuat dan menyempurnakan aturan untuk privatisasi BUMN yang menekankan pada azas transparansi, keadilan, dan pemerataan. "Bila tidak ada penyempurnaan maka makin terkikis kemampuan kita untuk mencapai kedaulatan di bidang ekonomi," katanya. IPO KS yang dilakukan beberapa waktu lalu telah mengundang kecurigaan banyak pihak termasuk DPR mengenai penetapan harga IPO sebesar Rp850 per saham yang dianggap terlalu murah dan penjatahan pembelian saham tersebut yang diduga menguntungkan beberapa pihak untuk kepentingan politik.
