YOGYAKARTA, KOMPAS.com " Nahdlatul Ulama harus mulai membersihkan diri dari praktik politik uang. Sebab, menurut Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Fatwa Prof KH Ali Mustafa Yaqub, bagaimanapun politik uang adalah haram. "Bagaimanapun, seumur hidup politik uang tidak diperbolehkan. Ituhukumnya haram,"tegas Ali yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, dalam Penutupan Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (28/3/2011). Ali mengemukakan, dalam kesempatan pemilihan kepala daerah (pilkada), kadang terdapat ulama yang didekati calon-calon kepala daerah tertentu, kemudian"dibeli"atau diberi uang.Padahal, menurut Islam, orang yang memilih pemimpin tertentu karena alasan uang adalah haram. "Mulai sekarang NU harus membersihkan diri dari segala macam praktik politik. Kalau ada yang bilang satu kali dalam lima tahun tidak apa-apa itu salah. Bagaimanapun politik uang tidak diperbolehkan," paparnya. Selain mengkritisi persoalan politik uang,Ali juga menyesalkan munculnya isu pembentukan tim-tim sukses dalam pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar tahun 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya,hal tersebut seharusnya tak terjadi. Informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Menjadi perilaku Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengakui, pemberantasan politik uang di kalangan kiai dan ulama masih sulit direalisasikan. Sebab, praktik politik uang di Indonesia sudah menjadi bagian dari perilaku, apalagi dengan adanya pilkada langsung atau pemilihan presiden langsung. "Idealnya memang seperti itu, tapi praktiknya masih sangat sulit. Kalau saya pernah mengatakan satu kali dalam lima tahun tidak apa-apa, itu adalah sindiran bagi mereka yang menjadi tim sukses,"kata Said. Dalam rangka pemberantasan korupsi dan politik uang, menurut Said, PBNU kini mulai melakukan pembenahan dengan membuat laporan keuangan rutin setiap tiga bulan. Selain itu, audit keuangan PBNU juga rutin dilakukan. Menanggapi dugaan praktik politik uang dalam pemilihan Ketua Umum PBNU di Makassar, Said menyanggah. "Di Muktamar Makassar tidak ada politik uang. Saya menang di Makassar tak mengeluarkan apa-apa,"ungkapnya. Persoalan politik uang menjadi salah satu poin yang dimasukkan dalam rumusan Komisi Khusus PBNU terkait isu strategis nasional, yaitu korupsi. Said mengatakan, NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar seharusnya memiliki peran yang besar dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya politik uang. Peran itu harusdimulai dari jamiyah NU dan warga Nahdliyyin.
Menjadi perilaku Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengakui, pemberantasan politik uang di kalangan kiai dan ulama masih sulit direalisasikan. Sebab, praktik politik uang di Indonesia sudah menjadi bagian dari perilaku, apalagi dengan adanya pilkada langsung atau pemilihan presiden langsung. "Idealnya memang seperti itu, tapi praktiknya masih sangat sulit. Kalau saya pernah mengatakan satu kali dalam lima tahun tidak apa-apa, itu adalah sindiran bagi mereka yang menjadi tim sukses,"kata Said. Dalam rangka pemberantasan korupsi dan politik uang, menurut Said, PBNU kini mulai melakukan pembenahan dengan membuat laporan keuangan rutin setiap tiga bulan. Selain itu, audit keuangan PBNU juga rutin dilakukan. Menanggapi dugaan praktik politik uang dalam pemilihan Ketua Umum PBNU di Makassar, Said menyanggah. "Di Muktamar Makassar tidak ada politik uang. Saya menang di Makassar tak mengeluarkan apa-apa,"ungkapnya. Persoalan politik uang menjadi salah satu poin yang dimasukkan dalam rumusan Komisi Khusus PBNU terkait isu strategis nasional, yaitu korupsi. Said mengatakan, NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar seharusnya memiliki peran yang besar dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya politik uang. Peran itu harusdimulai dari jamiyah NU dan warga Nahdliyyin.
