JAKARTA, KOMPAS.com - Human Rights Work Group (HRWG) yang bekerja sama dengan 54 organisasi HAM di Indonesia, akan melaporkan kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-16 yang akan berlangsung Kamis (10/3/2011). Menurut Wakil Direktur Eksekutif HRWG Choirul Anam, pengiriman laporan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi upaya-upaya meminimalisasi kekerasan kemanusian di Indonesia."Kami membawa kasus ini ke internasional, karena memang usaha di nasional sudah sangat maksimal, namunhasilnya mengecewakan," kata Choirul dalam konferensi pers di Kantor HRWG, Jakarta, Senin (7/3/2011). Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Direktur Utama HRWG Refendi Djamin menjelaskan, pengiriman laporan kasus tersebut didasari atas penelitian Komnas HAM tahun 2005. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan di Indonesia, khususnya terhadap Jamaah Ahmadiyah, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia menambahkan, pemerintah juga telah gagal menjalankan komitmen internasionalnya seperti tertuang dalam Rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB, untuk menjamin perlindungan terhadap anggota-anggota kelompok untuk mendapat perlindungan yang positif. Oleh karena itu, menurut Rafendi, saat ini diperlukan dukungan internasional untuk menekan pemerintah menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi pada kelompok minoritas, khususnya Jamaah Ahmadiyah. "Untuk permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengharapkan dukungan internasional bisa mempertegas pemerintah Indonesia dalam penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaanya di Dewan HAM PBB," tandasnya. (Ilho)
Direktur Utama HRWG Refendi Djamin menjelaskan, pengiriman laporan kasus tersebut didasari atas penelitian Komnas HAM tahun 2005. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan di Indonesia, khususnya terhadap Jamaah Ahmadiyah, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia menambahkan, pemerintah juga telah gagal menjalankan komitmen internasionalnya seperti tertuang dalam Rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB, untuk menjamin perlindungan terhadap anggota-anggota kelompok untuk mendapat perlindungan yang positif. Oleh karena itu, menurut Rafendi, saat ini diperlukan dukungan internasional untuk menekan pemerintah menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi pada kelompok minoritas, khususnya Jamaah Ahmadiyah. "Untuk permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengharapkan dukungan internasional bisa mempertegas pemerintah Indonesia dalam penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaanya di Dewan HAM PBB," tandasnya. (Ilho)
