JAKARTA, KOMPAS.com " Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie mengenai wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemaafan bagi para koruptor dinilai telah merugikan Partai Demokrat secara politik. Walau pernyataan tersebut tampak wajar jika ditilik dari segi kebebasan berpendapat, Direktur SETARA Institute Hendardi mengatakan tak seharusnya Marzuki melontarkan pernyataan tersebut. "Implikasi politik yang paling nyata adalah citra Demokrat sendiri yang akan merosot apalagi jika partai lain menggunakan isu ini. Para politisi harus membatasi pernyataan itu, karena makin besar inflasi pernyataan maka makin besar pula devaluasi kepercayaan. Hukuman terhadap Marzuki sendiri selain dilaporkan ke Badan Kehormatan, publik sudah menghukum secara politik dan berpengaruh terhadap posisi elektoral partainya," katanya di Gedung DPR RI, Kamis (4/8/2011). Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Hendardi mencatat bahwa pernyataan Marzuki harus dilihat secara normatif sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, menurut dia, agak mengganjal ketika Marzuki menyampaikannya sebagai pejabat publik. Hak-hak kebebasan berpendapatnya harus dikelola dan dibatasi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, tak bisa dibayangkan jika seluruh pejabat publik bebas berkomentar seenaknya. Tentu pemerintahan tak akan berjalan secara efektif.Apalagi, lanjutnya, Marzuki berstatus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang sedang berurusan dengan KPK dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011. Begitu pula dengan gagasannya terkait pemaafan koruptor. Tanpa ide ini, koruptor sendiri sudah banyak dimaafkan dengan mengembalikan uangnya melalui aksi-aksi sosial lalu melenggang kembali ke gelanggang politik dengan mudahnya. "Jadi ini tak bisa kita pandang secara sepele. Perkataan, kan, juga manifestasi dari pemikiran. Ini tak memiliki implikasi hukum, tapi pernyataan yang "negotiable" dengan koruptor dan seolah-olah benci dengan KPK akan membuka ruang bagi recovery para koruptor yang selama ini melakukan perlawanan dengan berbagai cara," tandasnya.
Hendardi mencatat bahwa pernyataan Marzuki harus dilihat secara normatif sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, menurut dia, agak mengganjal ketika Marzuki menyampaikannya sebagai pejabat publik. Hak-hak kebebasan berpendapatnya harus dikelola dan dibatasi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, tak bisa dibayangkan jika seluruh pejabat publik bebas berkomentar seenaknya. Tentu pemerintahan tak akan berjalan secara efektif.Apalagi, lanjutnya, Marzuki berstatus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang sedang berurusan dengan KPK dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011. Begitu pula dengan gagasannya terkait pemaafan koruptor. Tanpa ide ini, koruptor sendiri sudah banyak dimaafkan dengan mengembalikan uangnya melalui aksi-aksi sosial lalu melenggang kembali ke gelanggang politik dengan mudahnya. "Jadi ini tak bisa kita pandang secara sepele. Perkataan, kan, juga manifestasi dari pemikiran. Ini tak memiliki implikasi hukum, tapi pernyataan yang "negotiable" dengan koruptor dan seolah-olah benci dengan KPK akan membuka ruang bagi recovery para koruptor yang selama ini melakukan perlawanan dengan berbagai cara," tandasnya.
