JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggambarkan rendahnya kualitas dari elite politisi Indonesia sekarang.
Meskipun yang bersangkutan berusaha berkelit dari berbagai kritik, sulit dimungkiri jika pernyataan itu memang mencerminkan pikiran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. "Pernyataan adalah manifestasi dari pikiran sehingga tidak bisa dipandang sepele begitu saja. Kalau setiap pejabat publik bebas berbicara apa pun seperti pernyataan konyol Marzuki Alie,tidak bisa dibayangkan bagaimana roda pemerintahan ini bisa berjalan efektif," kata Hendardi, di Jakarta, Rabu (3/8/2011). Menurut dia, sebenarnya sah-sah saja seseorang mengutarakan pikiran dalam alam demokrasi seperti sekarang. Namun, sebagai pejabat publik, semestinya hak berpendapat itu harus dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan komentar yang lebih produktif bagi agenda bangsa untuk memberantas korupsi. Hindari komentar yang kontraproduktif bagi perjuangan bersama memberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri ini. Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Pernyataan Marzuki, lanjut Hendardi, bukanlahtanpa maksud dan perenungan. Patut diduga, gagasan pembubaran KPK itu mencerminkan kehendak politik pribadi dan atau mungkin sebagian elite Partai Demokrat. Bukan rahasia lagi, beberapa pengurus partai itu disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai pihak-pihak yang menerima uang pelicin dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Pernyataan Marzuki sejatinya tidak berpengaruh langsung pada penegakan hukum karena dia memang bukan penegak hukum. Namun, gagasan yang terkesan negotiable (mengandung unsur tawar-menawar) dengan koruptor dan benci dengan lembaga KPK itu akan membuka ruang lebar bagi para koruptor untuk bangkit kembali dan terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Tentu saja, kondisi ini akan merugikan pemberantasan korupsi. "Secara politik, dampak paling nyatanya adalah citra Partai Demokrat yang semakin merosot," katanya. Belajar dari kasus ini, Hendardi berharap, para politisi seyogianya menahan diri dalam berkomentar. Semakin banyak pernyataan aneh, kian tergeruskepercayaan publik kepada pemerintah. Percuma saja merebut ruang publik untuk berkampanye jika kualitas politisnya rendah. Lebih baik bekerja dan menyampaikanhasil kerja itu kepada rakyat. "Politik Indonesia lebih membutuhkan kerja nyata ketimbang pernyataan yang kualitasnya rendah," kata Hendardi menambahkan.
Meskipun yang bersangkutan berusaha berkelit dari berbagai kritik, sulit dimungkiri jika pernyataan itu memang mencerminkan pikiran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. "Pernyataan adalah manifestasi dari pikiran sehingga tidak bisa dipandang sepele begitu saja. Kalau setiap pejabat publik bebas berbicara apa pun seperti pernyataan konyol Marzuki Alie,tidak bisa dibayangkan bagaimana roda pemerintahan ini bisa berjalan efektif," kata Hendardi, di Jakarta, Rabu (3/8/2011). Menurut dia, sebenarnya sah-sah saja seseorang mengutarakan pikiran dalam alam demokrasi seperti sekarang. Namun, sebagai pejabat publik, semestinya hak berpendapat itu harus dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan komentar yang lebih produktif bagi agenda bangsa untuk memberantas korupsi. Hindari komentar yang kontraproduktif bagi perjuangan bersama memberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri ini. Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Pernyataan Marzuki, lanjut Hendardi, bukanlahtanpa maksud dan perenungan. Patut diduga, gagasan pembubaran KPK itu mencerminkan kehendak politik pribadi dan atau mungkin sebagian elite Partai Demokrat. Bukan rahasia lagi, beberapa pengurus partai itu disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai pihak-pihak yang menerima uang pelicin dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Pernyataan Marzuki sejatinya tidak berpengaruh langsung pada penegakan hukum karena dia memang bukan penegak hukum. Namun, gagasan yang terkesan negotiable (mengandung unsur tawar-menawar) dengan koruptor dan benci dengan lembaga KPK itu akan membuka ruang lebar bagi para koruptor untuk bangkit kembali dan terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Tentu saja, kondisi ini akan merugikan pemberantasan korupsi. "Secara politik, dampak paling nyatanya adalah citra Partai Demokrat yang semakin merosot," katanya. Belajar dari kasus ini, Hendardi berharap, para politisi seyogianya menahan diri dalam berkomentar. Semakin banyak pernyataan aneh, kian tergeruskepercayaan publik kepada pemerintah. Percuma saja merebut ruang publik untuk berkampanye jika kualitas politisnya rendah. Lebih baik bekerja dan menyampaikanhasil kerja itu kepada rakyat. "Politik Indonesia lebih membutuhkan kerja nyata ketimbang pernyataan yang kualitasnya rendah," kata Hendardi menambahkan.
