Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penghematan anggaran agar pengelolaan belanja negara dapat menghasilkan pengeluaran yang produktif. "Kita menerbitkan inpres penghematan anggaran, dan tadi pertemuannya adalah menko perekonomian dengan menteri-menteri membahas soal itu," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, dalam pengelolaan belanja yang lebih efektif, pemerintah tidak mempunyai rencana untuk menurunkan pagu dalam APBN namun akan melakukan penghematan atas biaya-biaya yang tidak mendesak. Menurut Menkeu, biaya-biaya yang dapat dihemat antara lain biaya perjalanan dinas, biaya-biaya rapat, biaya membangun gedung tetapi tidak untuk kepentingan dinas, serta pembelian kendaraan dinas. "Penghematan untuk pembangunan gedung tapi lebih untuk membangun ruang serbaguna, serta membatasi pembelian kendaraan, karena hanya diyakini (anggaran) untuk kendaraan yang sudah memang perlu diganti," ujarnya. Ia menambahkan keluarnya Inpres ini juga dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran belanja Kementerian Lembaga dan agar pengeluaran lebih tepat sasaran serta produktif. Disatu pihak kita tahu selama beberapa tahun ini penyerapan tidak bisa diserap dengan penuh. Is everything making sense so far? If not, I'm sure that with just a little more reading, all the facts will fall into place.
"Tapi kita juga tahu bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang kurang tepat sasaran, jadi kita melakukan upaya penghematan atas biaya yang bisa dihemat. Kita mau mengalokasikan pengeluaran yang produktif," ujarnya. Ia menjelaskan perumusan Inpres tersebut bisa dipakai sebagai dasar kegiatan penghematan tingkat Kementerian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Kita rumuskan Inpres dan itu dipakai sebagai dasar kegiatan penghematan tingkat kementerian dan pemerintah pusat. Tapi tentu setelah itu kita akan mengupayakan untuk mengajak pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi," ujarnya. Ia mengharapkan Inpres tersebut dapat segera diterbitkan pada akhir tahun, apalagi tahun anggaran 2011 sudah mulai berjalan. "Kita ingin sebelum akhir tahun, kita sudah terbitkan inpres itu. Sebenarnya sudah direncanakan cukup awal. Tapi kita ingin menyelesaikan ini, apalagi dengan sudah disetujuinya APBN 2011," ujar Menkeu. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penghematan anggaran tersebut dapat menghemat belanja rutin pemerintah hingga 10 persen atau secara nominal hingga Rp60 triliun. Diharapkan dengan adanya penghematan anggaran tersebut, ia mengatakan, anggaran dapat dialihkan untuk belanja modal maupun infrastruktur. "Kalau seluruh K/L berapa yang bisa dihemat. Tapi, diperkirakan seluruh K/L bisa Rp60 triliun dari seluruh perjalanan dinas, dll. Jadi (menghemat) perjalanan dan belanja-belanja bisa Rp60 triliun, bisa dialihkan ke infrastruktur, belanja modal, kearah yang lebih produktif," ujar Hatta.
"Tapi kita juga tahu bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang kurang tepat sasaran, jadi kita melakukan upaya penghematan atas biaya yang bisa dihemat. Kita mau mengalokasikan pengeluaran yang produktif," ujarnya. Ia menjelaskan perumusan Inpres tersebut bisa dipakai sebagai dasar kegiatan penghematan tingkat Kementerian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Kita rumuskan Inpres dan itu dipakai sebagai dasar kegiatan penghematan tingkat kementerian dan pemerintah pusat. Tapi tentu setelah itu kita akan mengupayakan untuk mengajak pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi," ujarnya. Ia mengharapkan Inpres tersebut dapat segera diterbitkan pada akhir tahun, apalagi tahun anggaran 2011 sudah mulai berjalan. "Kita ingin sebelum akhir tahun, kita sudah terbitkan inpres itu. Sebenarnya sudah direncanakan cukup awal. Tapi kita ingin menyelesaikan ini, apalagi dengan sudah disetujuinya APBN 2011," ujar Menkeu. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penghematan anggaran tersebut dapat menghemat belanja rutin pemerintah hingga 10 persen atau secara nominal hingga Rp60 triliun. Diharapkan dengan adanya penghematan anggaran tersebut, ia mengatakan, anggaran dapat dialihkan untuk belanja modal maupun infrastruktur. "Kalau seluruh K/L berapa yang bisa dihemat. Tapi, diperkirakan seluruh K/L bisa Rp60 triliun dari seluruh perjalanan dinas, dll. Jadi (menghemat) perjalanan dan belanja-belanja bisa Rp60 triliun, bisa dialihkan ke infrastruktur, belanja modal, kearah yang lebih produktif," ujar Hatta.
