JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Badan Pengawas Pemilu Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, kinerja Bawaslu masih perlu dioptimalkan. Pasalnya, saat ini terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu khususnya di tingkat provinsi. "Kita lihat saat ini ada beberapa hal yang fundamental dari sisi kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan dari sisi organisasi dan sisi kewenangan," ujar Bambang saat menghadiri acara perayaan HUT ke-3 Bawaslu di kantor Bawaslu, Jakarta, Sabtu (9/4/2011). Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Menurut dia, saat ini pelanggaran administrasi selalu menempati angka yang tinggi. "Pelanggaran memang saat tinggi. Tetapi, ketika direkomendasikan ke KPU tidak mendapat respons yang memadai," jelas Bambang. Selain itu, lanjut Bambang, kategori kelembagaan di tingkat provinsi juga harus dipermanenkan. Hal itu mengingat saat ini jumlah peserta pemilu sudah semakin banyak. Karena itu, jika dipantau langsung oleh pusat akan membutuhkan waktu yang lama untuk merespons permasalahan yang terjadi dalam proses pengawasan pemilu. "Sering kali ketika masalah yang sudah besar, baru dapat kita respons," kata Bambang. Untuk itu, ia mengharapkan, agar beberapa pihak yang terkait dalam proses pemilu nanti mampu bekerja secara maksimal agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisasi. Ia juga berjanji akan terus melakukan pembenahan dalam bawaslu agar pemilu yang akan datang nanti dapat berjalan dengan baik. "Masalah masih cukup banyak yang bisa diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan kerelaan semua pihak untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu maupun kewenangannya," kata Bambang.
Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Menurut dia, saat ini pelanggaran administrasi selalu menempati angka yang tinggi. "Pelanggaran memang saat tinggi. Tetapi, ketika direkomendasikan ke KPU tidak mendapat respons yang memadai," jelas Bambang. Selain itu, lanjut Bambang, kategori kelembagaan di tingkat provinsi juga harus dipermanenkan. Hal itu mengingat saat ini jumlah peserta pemilu sudah semakin banyak. Karena itu, jika dipantau langsung oleh pusat akan membutuhkan waktu yang lama untuk merespons permasalahan yang terjadi dalam proses pengawasan pemilu. "Sering kali ketika masalah yang sudah besar, baru dapat kita respons," kata Bambang. Untuk itu, ia mengharapkan, agar beberapa pihak yang terkait dalam proses pemilu nanti mampu bekerja secara maksimal agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisasi. Ia juga berjanji akan terus melakukan pembenahan dalam bawaslu agar pemilu yang akan datang nanti dapat berjalan dengan baik. "Masalah masih cukup banyak yang bisa diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan kerelaan semua pihak untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu maupun kewenangannya," kata Bambang.
